Kartu Kredit Syari’ah, Antara Kehalalan Dan Kebaikannya

Kartu Kredit Syari’ah, Antara Kehalalan Dan Kebaikannya

Oleh: Dodik Siswantoro, Koordinator Ekonomi dan Bisnis Syari’ah dan Program Extension Fakultas Ekonomi UI)

Islam tidak mengenal istilah kartu kredit. Yang yang lebih tepat justru kartu debit. Tapi di masyarakat justru populer kartu kredit. Bagaimana Islam memandangnya? “Pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal yang namanya kartu kredit, yang lebih tepat adalah kartu debit.”

Begitulah isi ungkapan yang Assoc. Prof. Dr. Mohd. Daud Bakar dalam salah satu seminar nasional di Kuala Lumpur pada tahun 2002. Daud Bakar, yang juga merupakan anggota Dewan Syari’ah Nasional Malaysia merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan diberikan label syari’ah pada kartu kredit.

Di Malaysia, Islamic Credit Card dikeluarkan pertama kali oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2002. Sebagai Bank Syari’ah pertama di Malaysia, bank ini dikenal sebagai bank yang cukup inovatif dalam menawarkan produk-produk syari’ah. Dalam kasus Islamic credit card ini salah satu dasar transaksi yang digunakan dalam bay al innah. Padahal skema ini dilarang dalam Islam dan mirip dengan kawin mut’ah menurut Imam Syafi’i.

Namun demikian pasar masih saja ada yang menggunakan kartu kredit ini karena memang didasari atas kebutuhan mereka dalam berbelanja. Sehingga sepintas terlihat hukum Islam menjadi lebih fleksibel oleh demand di masyarakat. Apakah seharusnya begitu perkembangan produk-produk dengan label syari’ah hanya mengikuti maunya pasar saja tanpa memperhatikan atau menjaga hukum fiqh Islam secara tegas?

Kartu Kredit vs Kartu Debit
Apa sih yang membedakan antara kartu kredit dan kartu debit? Pada dasarnya dengan kartu kredit, pemilik tidak perlu mempunyai uang secara tunai atau di simpanan bank. Menurut Financial Consumer Agency Canada (FCAC), kartu kredit adalah a plastic payment card that allows the holder to obtain goods and services on credit terms and without the requirement to pay cash.

Jadi sama dengan memberikan utang pada orang yang tidak mempunyai uang, yang kemudian utang tersebut harus dilunasi pada jangka periode tertentu. Lain halnya dengan, kartu debit dimana pemilik harus memiliki simpanan uang di bank terkait. Jadi ketika transaksi jual beli dilakukan, kartu debit digunakan untuk mentransfer sejumlah uang yang dibebankan dalam jual beli tersebut. Sehingga konsep perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit menjadi jelas. Kartu debit mensyaratkan adanya simpanan uang tertentu agar transaksi dapat berjalan dengan baik, selain jenis tersebut sudah pasti dinamakan kartu kredit apapun namanya.

Dalam kartu kredit syari’ah atau di Indonesia dikenal dengan syari’ah charged card digunakan fee atas pinjaman untuk suatu periode. Padahal apapun tambahan pada pinjaman sudah pasti namanya riba. Riba tentunya sangat dilarang dalam Islam, apakah dengan diubah dengan aqad untuk jasa pelayanan hal ini dapat disebut bukan riba? Perlu adanya kehatian-hatian dalam hal ini.

Namun dibolehkan bagi peminjam untuk menambahkan dari utang yang dipinjam tersebut tanpa adanya paksaan dari kreditur (hadis Muslim). Oleh karena itu ada yang namanya qardhul hassan yang bersifat benevolent loan tanpa adanya tambahan fee sedangkan dayn memang loan atau utang.

Qardhul hassan sendiri bersifat aqad kerjasama dalam memberikan bantuan uang untuk usaha, lain halnya dengan dayn yang pada umumnya digunakan selain untuk usaha misalnya untuk keperluan konsumtif dan beda secara aqad, jadi hubungan antara peminjam dengan orang yang meminjamkan uang adalah kreditur dan debitur. Perbedaannya cukup tipis namun bisa mempunyai implikasi yang luas.

Oleh karena itu didalam Islam daripada menggunakan transaksi dengan dayn lebih baik dengan sistem syarikah atau kerjasama yang lebih adil. Rosly (2001) menyamakan sistem kontrak dengan dasar dayn sama dengan sistem pembiayaan riba karena menggunakan tambahan fee dalam transaksinya.

Substance Over Form
Menganalisa pendapat Assoc. Prof. Dr. Mohd Daud Bakar tersebut yang menyangsikan kesyari’ahan kartu kredit dilandasi pada analogi kartu kredit sama dengan manganjurkan orang untuk berutang. Padahal di dalam Islam, berutang merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan. Hal ini merujuk pada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang isinya adalah orang yang mempunyai utang selalu berkata bohong dan selalu tidak pernah menepati janjinya.

Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri selalu berdoa agar dirinya selalu tidak dalam keadaan berutang. Oleh karena itu di dalam Qur’an (surat Al Baqarah: 280) disebutkan bahwa orang yang kesulitan dalam membayar utang harus diberikan keringanan dalam membayarnya, hal ini agar terhindar dari yang disebutkan oleh hadis di atas.

Menurut Beekun (1996), utang dibolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali, di tambah utang tersebut harus dilunasi sesegera mungkin. Apapun jenis aqad transaksi yang digunakan dalam kartu kredit syari’ah dan sejenisnya baik ijarah, qardh atau >wadiah, secara substansi tetap menganjurkan orang untuk berutang. Hal inilah yang mendasari mengapa kartu kredit tidak mungkin dapat disyari’ah-kan.

Kartu kredit syari’ah yang tidak menggunakan suku bunga atau tidak dibolehkannya cicilan dalam pembayaran bukan berarti dibolehkan dalam perspektif Islam. Prilaku ini dapat menyebabkan paradigma yang salah bagi terutama umat Islam sendiri. Seharusnya fatwa dibolehkannya kartu kredit tidak hanya berpijak pada halalnya saja tetapi juga mengacu pada kebaikannya untuk umat Islam.

Hal senada juga dikomentari oleh Aries Mufti (Republika, 7 Mei 2004) yang berpendapat bahwa di Australia kartu kredit yang berbentuk utang rumah tangga mencapai 201 triliun dolar AS dan utang luar negeri 172 triliun dolar AS. Sedangkan menurut Ameridebt, di Amerika Serikat sendiri hampir utang konsumen nasional sudah mencapai lebih dari satu trilliun dolar AS.

Utang kartu kredit sudah mencapai 400 milyar dolar AS dalam hal ini. Di lain pihak ada satu kajian oleh the Consumer Federation of America pada pertengahan bulan Desember 1997 disebutkan bahwa kenaikan utang kartu kredit pada tahun tersebut naik dua kali lipat dari tingkat inflasi sendiri. Hal ini didasari bahwa harus ada minimum jumlah barang yang dibelanjakan dibandingkan dengan suku bunga tabungan agar beban suku bunga dari kartu kredit lebih kecil dari yang ditabungkan. Sehingga kartu kredit memacu orang agar terus membeli dan mengkonsumsi barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk menghindari kerugian beban fee kartu kredit.

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah yudfa’ asyaddu adh-dhararyn, maksudnya adalah transaksi yang pada awalnya dilarang dapat dibolehkan dengan dasar tidak ada ada pilihan lain dan untuk mengambil hal yang bahayanya lebih ringan. Misalnya, untuk membeli buku di http://www.amazon.com, jenis pembayaran yang dapat digunakan adalah kartu kredit. Tentunya penggunaan kartu kredit dibolehkan apabila memang tidak ada toko buku yang lain atau jenis pembayaran yang menggunakan selain kartu kredit. Lain halnya dengan membeli di supermarket di Indonesia yang juga menyediakan fasilitas kartu debit, dalam hal ini penggunaan kartu debit seharusnya diprioritaskan.

Seharusnya prilaku atau paradigma seperti ini yang diterapkan di kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Jadi ada skala prioritas dalam penerapan aktivitas kehidupan sehari-hari menurut Islam. Misalnya dalam penggunaan kartu kredit syari’ah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat dharuriyat (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih Islami, kartu ini tidak diperlukan. Jadi kartu kredit syari’ah dan sejenisnya masuk dalam kategori martabat hajjiyat (sekunder) atau malah martabat tahsinat (pelengkap) apabila masih dapat digunakan jenis pembiayaan lain, misalnya kartu debet.

Dengan demikian kartu kredit syari’ah dan sejenisnya “dibolehkan” apabila memang fasilitas kartu debit atau pembayaran tunai tidak ada. Jadi penggunaannya hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat dan sementara saja, bukan menjadi suatu kebutuhan pokok atau sampai dikeluarkan fatwanya segala.

Sumber: Hidayatulloh Online

Tag: , ,

Satu Tanggapan to “Kartu Kredit Syari’ah, Antara Kehalalan Dan Kebaikannya”

  1. Abu Yusuf Says:

    KPR dan Pembiayaan yang masih belum Syar’i

    Pengelolaan keuangan pribadi/ keluarga tak lepas dari system pengelolaan keuangan secara makro (umum), yaitu terkait sistem ekonomi dan lembaga keuangan. Ada bebrapa praktek lembaga keuangan saat ini yang tidak syariah, ilustrasinya seperti ini; contoh; akad murabahah leasing (jual beli dan sewa), misalnya kendaraan bermotor dibeli dari dealer harga 15 juta kemudian dijual ke konsumen oleh lembaga pembiayaan 22 Juta dengan dicicil 600 ribu untuk 35 kali dengan DP 1 juta, status sewa beli.

    Intinya akad ini menghindari akad kredit yang mengandung riba. Namun, jelas dilihat dari skenario ini kurang memenuhi unsur pemberdayaan dan lebih memperdaya. Ujung-ujungnya ya konsumen harus membayar lebih mahal kan untuk suatu produk konsumsi. Padahal kendaraan itu kalau dijual lagi paling laku 9 jutaan setela 35 bulan. Konsumen 2 kali dirugikan, pertama dari 15 ke 22 juta saja margin yang tidak wajar dalam jual beli (untuk menghindari riba maka akad jual di mark up oleh leasing). Kedua, dari penyusutan nilai jual menjadi 9 juta (15-9 juta =6 juta). Total nilai “kerugian secara uang” bagi konsumen sekira 13 juta atau setara 60%, yang jadi pertanyaan adalah benefit yang didapat dari cicilan tersebut apakah menjadi lebih dari 60%, artinya jika penghasilan 1 juta saat mencicil dengan kendaraan tersebut 35 bulan kemudian setara/ naik menjadi 1,6 juta.

    Belum lagi ada yang mensyaratkan denda. Rancunya lagi status sewa beli ini adalah utang piutang. Dalam surat Al Baqarah ayat 280; hanya ada 2 kemungkinan bagi penghutang, diringankan/ ditangguhkan, dan dibebaskan. Nah praktek ini tidak mungkin dilakukan katanya, bagaimana pun perusahaan tidak mau rugi dengan membebaskan. Maka Al Qur’an sudah memberikan solusi dengan menurunkan ayat ke 60 surat At Taubah, dimana gharimin berhak mendapat santunan. Namun kriteria gharimin tersebut juga sangat tegas, sehingga jarang sekali lembaga zakat yang menyalurkan dananya untuk menyelesaikan masalah ini.

    Solusi untuk leasing ya dengan memetakan dulu gambaran yang sebenarnya (tidak gharar). Kenapa nasabah tidak dikenakan akad sewa, dimana barang yang digunakan tidak dibeli untuk sementara waktu tapi sewa, misalnya ongkos sewa 300 ribu per bulan atau 10 ribu per hari. kemudian jika ingin memiliki barang, nasabah diwajibkan menyetor 300 ribu untuk tabungan, jadi jika sudah 3 tahun (tabungannya sekira 10.800.00). Maka di tahun ketiga, nasabah sudah bisa memiliki kendaraan tersebut dengan membelinya seharga tunai. Jika dalam masa kontrak terjadi masalah, misalnya ketidak sanggupan bayar, berarti yang harus dibayar adalah sewanya. Jadi benar-benar akad bisnis, kalo sampai tidak mampu lagi, atas sepengetahuan nasabah, tabungannya yang dijadikan biaya untuk membayar sewa. Bukan malah di denda (riba), dll. Satus kepemilikan kendaraan jadi masih tetap milik perusahaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik (jika diakad diperjanjikan nilainya, maka tabungan bisa menjadi jaminan menggantikan kerugian atas perilaku nasabah yang baik dengan sengaja atau tidak merusak barang sewaan).

    Penjelasan tersebut berlaku untuk KPR, bahkan KPR bank lebih memungkinkan sitem tersebut dilakukan. Jika selama ini tidak terjadi praktek semacam itu solusi terbaik hanyalah membeli tunai, jika masih menggunakan jasa pihak ketiga (bank atau leasing) tetap belum memenuhi kaidah syariah karena kerancuan dalam akad.

    Agus Rijal, S.E.
    0818.422.400 (022) 7678.5577
    http://www.facebook.com/Islamic.Financial.Planner
    http://arrijal9partners.wordpress.com/artikel-buku/

    ArRIJAL & Partner’s adalah Konsultan jasa keuangan (Financial Advisor/ Penasehat Keuangan) & Konsultan Manajemen (Marketing & MSDM/ Personal Marketing) yang sekaligus bekerjasama dengan pemasar produk beberapa lembaga keuangan dan memasarkan produk beberapa institusi bisnis sesuai dengan kebutuhan klien.

    ArRIJAL & Partner’ S member of PT SPORTIF INDAH LESTARI

    Layanan yang diberikan berupa; Konsultasi (Private Consultation; personal & corporate), Seminar/ Workshop (training & non-Private Consultation), Financial Planning for Muslim Family (Ziswaf, warisan, Haji & Umroh, dll)‏

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: